KPH411-Praktek Hukum Pidana-KH01-7559

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada pemeriksaan

peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terpidana:

Nama : DWI SUSILAWATI;

Tempat lahir : Surakarta;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 23 November 1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan RT.003/RW.005 Desa

Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten

Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Kampar;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DWI SUSILAWATI selaku Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Kampar Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar, pada tanggal 19 Mei 2009 atau setidak-tidaknya bulan Mei 2009 atau

pada tahun 2009, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kecamatan

Bangkinang, Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

dengan cara:

1. Bahwa pada tahun 2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

mempunyai rekening pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

dengan Nomor Rekening 109-03-10160 yang dipergunakan untuk

pengeluaran kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pencairan uang kas di Rekening Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang, yang mempunyai kewajiban untuk bisa mencairkan

uang tersebut ialah Bendahara dan Pengguna Anggaran, dimana pada saat

itu yang menjadi Bendahara adalah Asmidar dan Pengguna Anggaran

adalah Junaidah, yaitu dengan cara membuka cek di Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang lalu masing-masing harus membubuhkan tanda tangan

di dalam cek tersebut sebagai specimen ;

3. Bahwa penerbitan Cek oleh Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

dimulai dengan prosedur pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

membuka rekening giro kemudian mengisi formulir dan blanko contoh tanda

tangan (specimen) Sekretaris Dewan (selaku Pengguna Anggaran) dan

bendahara, setelah itu baru cek diterbitkan oleh Bank Riau Kepri Cabang

Bangkinang. Untuk proses pencairan ceknya maka pihak Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar menuliskan di lembaran cek berapa nilai dana yang

dicairkannya lalu ditandatangani sesuai dengan specimen, setelah itu pihak

bank memproses pencairan cek dengan cara melihat saldonya apakah

mencukupi dananya atau tidak dan mencocokkan tanda tangan, dicek

sesuai atau tidak dengan kartu specimen yang ada di bank, setelah itu

melihat di lembaran cek apakah ada tulisan tunai atau tulisan nama orang

tujuan cek tersebut diberikan, kalau hanya tulisan tunai maka kepada siapa

saja cek tersebut dapat diberikan dengan hanya melampirkan fotokopi KTP;

4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 terdapat penarikan uang di Bank

Riau Kepri Cabang Bangkinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) dari rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar di

mana penarikan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan Cek Nomor

Seri BR 697271 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Cabang

Bangkinang;

5. Bahwa penarikan uang pada tanggal 19 Mei 2009 dilakukan oleh

Terdakwa selaku pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dengan

mendatangi kantor Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dan bertemu Saksi

Nurul Huda alias Uun yang menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan

Nasabah di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, kemudian Terdakwa

memberikan lembaran permohonan penerbitan buku atau bonggol cek baru

yang terdapat pada buku atau bonggol cek lama kepada Saksi Nurul Huda

alias Uun, setelah itu Saksi Nurul Huda alias Uun menerbitkan buku atau

bonggol cek baru dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya

Terdakwa meminta kepada Saksi Nurul Huda alias Uun untuk menunggu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan meminta tanda tangan pencairan cek kepada Saksi

Junaidah dan Saksi Asmidar;

6. Bahwa oleh Terdakwa satu lembar cek yang terdapat pada buku

atau bonggol cek baru tersebut dengan Nomor Seri BR697271 diisi secara

tertulis dengan menyebutkan penarikan tunai sebesar Rp250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian membubuhkan tanda tangan

Saksi Asmidar di dalam cek tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari

Saksi Asmidar serta membuat tanda tangan penerima uang di dalam

lembaran cek atas nama Nursal tanpa sepengetahuan Saksi Nursal dan

melampirkan fotokopi KTP Nursal yang diambil oleh Terdakwa di dalam

filling cabinet Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar;

7. Bahwa lembaran cek tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan

oleh Saksi Nurul Huda alias Uun dan terdapat kesamaan tanda tangan

specimen di dalamnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Nurul Huda alias Uun “Kakak tidak membawa KTP, ini KTP abang ini”

dengan menunjuk seorang laki-laki yang datang bersama Terdakwa, setelah

itu penarikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) diproses di bagian teller dan diberikan kepada Terdakwa;

8. Bahwa pada saat Saksi Asmidar selaku Bendahara Sekretariat

DPRD Kabupaten Kampar melakukan pengecekan biaya apa saja yang

sudah dikeluarkan bulan Mei 2009 ternyata ditemukan ketidakcocokan

antara dokumen pendukung biaya pengeluaran yang dipegang oleh Saksi

Asmidar dengan pengeluaran uang, saat dikonfirmasikan kepada pihak

Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dengan meminta rekening koran giro

periode tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 27 Mei 2009 lalu ditemukan

penarikan uang tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp250.000.000,00 penarikan

atas nama Nursal yang tidak terdapat dokumen pendukung

pertanggungjawaban, setelah itu Saksi Asmidar meminta kepada Saksi

Nurul Huda alias Uun untuk dapat melihat bukti cek dan fotokopi KTP atas

nama Nursal terhadap penarikan uang itu, ketika diperlihatkan Saksi

Asmidar menyampaikan tanda tangan di dalam cek itu atas nama Saksi

Asmidar adalah palsu karena Saksi Asmidar tidak pernah mengeluarkan

dan menandatangani cek tersebut dan saat itu juga Saksi Nurul Huda alias

Uun menyampaikan kepada Saksi Asmidar yang melakukan penarikan uang

tersebut adalah Terdakwa;

9. Bahwa setelah itu Saksi Asmidar menanyakan kepada Saksi

Nursal apakah pernah menandatangani bukti penarikan dan penerimaan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Cek Nomor BR 697271 tanggal 19 Mei 2009 lalu dijawab oleh Saksi

Nursal tidak pernah menandatangani bukti penarikan dan penerimaan pada

Cek Nomor BR 697271 tanggal 19 Mei 2009;

10. Setelah Terdakwa menarik dana tersebut, kemudian oleh

Terdakwa tidak digunakan untuk tujuan kegiatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk

memperkaya dirinya sendiri;

11. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 61

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yaitu “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih”, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 132 yang

berbunyi:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

12. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq.

Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Pencairan Dan Penggunaan Uang Kas Pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi

Riau Nomor SR-764/PW04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2

Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DWI SUSILAWATI selaku Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Kampar Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar serta sebagai Pembantu Juru Bayar Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar, pada tanggal 19 Mei 2009 atau setidak-tidaknya bulan Mei 2009 atau

pada tahun 2009, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Kecamatan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa dalam kedudukannya selaku

Pembantu Juru Bayar di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar mempunyai

tugas pokok yaitu membantu juru bayar untuk melengkapi Surat

Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ), membantu juru bayar untuk

menyusun bundel/ arsip Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan membantu

juru bayar untuk melakukan pembayaran rutin;

2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa datang ke Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang dengan membawa bonggol buku cek lama yang

merupakan bonggol buku cek rekening giro milik Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar dengan kode Nomor Rekening 109-03-10160 menemui

Saksi Nurul Huda alias Uun selaku Pimpinan Seksi (Pinsi) Pelayanan

Nasabah Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang untuk meminta buku cek

baru, kemudian Saksi Nurul Huda alias Uun menyerahkan dua buah buku

cek dengan Nomor Seri BR 697261 sampai dengan BR 697270 dan buku

cek Nomor Seri BR 697271 sampai dengan BR 679280 kepada Terdakwa

selanjutnya Terdakwa menandatangani pengambilan dua buah buku cek

tersebut di buku register cek dinas tahun 2009 milik Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang;

3. Bahwa setelah mendapatkan dua buah buku cek tersebut lalu Terdakwa

meminta Saksi Nurul Huda alias Uun untuk menunggu dengan alasan akan

meminta tanda tangan pencairan cek kepada Junaidah dan Asmidar;

4. Bahwa oleh Terdakwa satu lembar cek dengan Nomor Seri BR697271

diisi secara tertulis dengan menyebutkan penarikan tunai sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian

membubuhkan tanda tangan Saksi Asmidar di dalam cek tersebut tanpa

sepengetahuan dan seizin dari Saksi Asmidar serta membuat tanda tangan

penerima uang di dalam lembaran cek atas nama Nursal tanpa

sepengetahuan Saksi Nursal dan melampirkan fotokopi KTP Nursal yang

diambil oleh Terdakwa di dalam filling cabinet Kantor Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lembaran cek tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh

Saksi Nurul Huda alias Uun dan terdapat kesamaan tanda tangan specimen

di dalamnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurul Huda

alias Uun “Kakak tidak membawa KTP, ini KTP abang ini” dengan menunjuk

seorang laki-laki yang datang bersama Terdakwa, setelah itu penarikan

uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diproses

di bagian teller dan diberikan kepada Terdakwa;

6. Bahwa pada saat Saksi Asmidar selaku Bendahara Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar melakukan pengecekan biaya apa saja yang sudah

dikeluarkan bulan Mei 2009 ternyata ditemukan ketidakcocokan antara

dokumen pendukung biaya pengeluaran yang dipegang oleh Saksi Asmidar

dengan pengeluaran uang, saat dikonfirmasikan kepada pihak Bank Riau

Kepri Cabang Bangkinang dengan meminta rekening koran giro periode

tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 27 Mei 2009 lalu ditemukan penarikan

uang tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp250.000.000,00 penarikan atas nama

Nursal yang tidak terdapat dokumen pendukung pertanggungjawaban,

setelah itu Saksi Asmidar meminta kepada Saksi Nurul Huda alias Uun

untuk dapat melihat bukti cek dan fotokopi KTP atas nama Nursal terhadap

penarikan uang itu, ketika diperlihatkan Saksi Asmidar menyampaikan tanda

tangan di dalam cek itu atas nama Saksi Asmidar adalah palsu karena Saksi

Asmidar tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut dan

saat itu juga Saksi Nurul Huda alias Uun menyampaikan kepada Saksi

Asmidar yang melakukan penarikan uang tersebut adalah Terdakwa;

7. Bahwa setelah itu Saksi Asmidar menanyakan kepada Saksi Nursal

apakah pernah menandatangani bukti penarikan dan penerimaan pada Cek

Nomor BR 697271 tanggal 19 Mei 2009 lalu dijawab oleh Saksi Nursal tidak

pernah menandatangani bukti penarikan dan atas nama pada Cek Nomor

BR 697271 tanggal 19 Mei 2009;

8. Setelah Terdakwa menarik uang tersebut, kemudian oleh Terdakwa tidak

digunakan untuk tujuan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar,

melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

9. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq.

Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Pencairan Dan Penggunaan Uang Kas Pada Sekretariat DPRD

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi

Riau Nomor SR-764/PW04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3

juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang tanggal 21 April 2014 selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Susilawati bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Dalam Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Susilawati dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Terdakwa untuk tetap ditahan, serta dipidana denda sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa Dwi Susilawati dengan pidana tambahan berupa

membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

(satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Tunai Nomor Seri BR697271 yang

sudah diotentikasi;

2. Rekening Koran Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Bulan April

sampai dengan Juni 2009 ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursal;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Dwi Susilawati yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. 1 (satu) buah Buku DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar TA. 2009;

6. Dokumen Pembayaran Pegawai Honorer pada Sekretariat DPRD

Kampar TA. 2009 dari bulan Januari sampai dengan Desember;

7. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar bulan

April, Mei, Juni, Juli Tahun 2009;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar;

8. Fotokopi Register Penerimaan Buku Cek Dinas Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang;

Dikembalikan kepada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR

tanggal 2 Juni 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Susilawati terbukti secara sah dan

meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;

2. Menghukum Terdakwa Dwi Susilawati oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

(tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa Dwi Susilawati untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika

Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Tunai Nomor Seri BR697271 yang

sudah diotentikasi;

2. Rekening Koran Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Bulan April

sampai dengan Juni 2009;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursal;

4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Dwi Susilawati yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. 1 (satu) buah Buku DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2009;

6. Dokumen Pembayaran Pegawai Honorer pada Sekretariat DPRD

Kampar Tahun Anggaran 2009 dari bulan Januari sampai dengan

Desember;

7. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar bulan

April, Mei, Juni, Juli Tahun 2009;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar;

8. Fotokopi Register Penerimaan Buku Cek Dinas Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang;

Dikembalikan kepada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Dwi Susilawati

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid.Sus-

TPK/PK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada

tanggal 28 Maret 2016 Terpidana mengajukan permohonan agar Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 2 Juni 2014 tersebut dapat ditinjau

kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tersebut

telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 2 Juni 2014, dengan

demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali

Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan berupa pemidanaan kepada diri Pemohon Peninjauan

Kembali dan Pemohon tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi,

karena pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali belum mempunyai suratsurat

bukti yang dapat melepaskan diri Pemohon Peninjauan Kembali dari

tuduhan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan yaitu “tidak terdapat dokumendokumen

pendukung pertanggungjawaban terhadap penarikan uang sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”;

Bahwa sulitnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan dokumendokumen

pendukung pertanggungjawaban uang sebesar Rp250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah karena dokumen-dokumen tersebut

ada di dalam brankas DPRD Kabupaten Kampar, yang mana kunci brankas

tersebut dipegang oleh Saksi Asmidar, S.H.;

Bahwa pada saat persidangan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali,

Saksi Asmidar, S.H. tidak bersedia menyerahkan dokumen-dokumen

pendukung pertanggungjawaban tersebut, karena pada saat yang sama Saksi

Asmidar, S.H. sedang dalam masalah hukum dalam perkara lain (menjalani

proses penahanan), walaupun Pemohon Peninjauan Kembali berulang ulang

memohon kepada Saksi Asmidar, S.H. tetapi Saksi Asmidar, S.H. tidak bersedia

menyerahkan dokumen-dokumen pendukung pertanggungjawaban uang

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berbentuk

kuitansi dan SPJ, dan barulah pada minggu pertama bulan Februari 2016,

Iskandar (Suami Pemohon Peninjauan Kembali) melalui Saksi Asmidar, S.H.

menemukan dokumen-dokumen pendukung pertanggungjawaban uang sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga melalui

upaya hukum peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon

keadilan dengan cara membuktikan bahwa tuduhan melakukan tindak pidana

korupsi “tidak terdapat dokumen pendukung pertanggungjawaban terhadap

penarikan uang sebesar Rp250.000.000,00” (dua ratus lima puluh juta rupiah)

tidak terbukti pada diri Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan

Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang

berbunyi: “Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali

kepada Mahkamah Agung”, dan Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Permintaan Peninjauan Kembali

dilakukan atas dasar “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari

segala tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

diterapkan ketentuan pidana lebih ringan”;

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan

dugaan kuat tersebut adalah berupa dokumen-dokumen pendukung

pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) atau dokumen-dokumen SPJ sebagai berikut;

1. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dalam rangka sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(Rakorda) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 10 Mei 2009.

Bukti (P1);

Bahwa bukti P.1 memang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Mei

2009, akan tetapi pada tanggal 10 Mei 2009 belum dilakukan penyerahan

uang (karena uangnya belum dicairkan), uang penagihan sebesar tersebut

dalam kuitansi baru diserahkan kepada pemilik Rumah Makan setelah

tanggal 19 Mei 2009 oleh Dwi Susilawati selaku Juru Bayar;

2. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dalam rangka melakukan sidang Pembahasan Ranperda

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009. (Pembahasan Panggar Agenda

Penambahan Dana Bangunan RSUD dan Politeknik Bangkinang), tanggal

11 Mei 2009; (Bukti P2);

Demikian juga terhadap Bukti P.2, memang dibuat dan ditandatangani pada

tanggal 11 Mei 2009, akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2009 belum dilakukan

penyerahan uang (karena uangnya belum dicairkan), uang penagihan

sebesar tersebut dalam kuitansi baru diserahkan kepada pemilik Rumah

Makan setelah tanggal 19 Mei 2009, oleh Dwi Susilawati selaku Juru Bayar;

3. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dalam rangka Menunjang Kelengkapan sidang-sidang alat

Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar TA. 2009, tanggal 20 Juni 2009

(Bukti P3);

4. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman Tamu keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Tahun Anggaran 2009, tanggal 29 Juni 2009 (Bukti P4);

5. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman Tamu keperluan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Tahun Anggaran 2009, tanggal 29 Juni 2009 (Bukti P5);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Makanan dan Minuman guna menunjang Ranperda rapat-rapat

alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal

30 Juni 2009 (Bukti P6);

7. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dan Snack keperluan sidang-sidang alat kelengkapan keperluan

DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 31 Agustus 2009

(Bukti P7);

8. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman bagi Tamu Pimpinan Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P8);

9. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman harian Keperluan Tamu Pimpinan Anggota dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti

P9);

10. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman keperluan rapat Pimpinan Panggar Pansus dan Komisi dalam

rangka Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009,

tanggal 30 September 2009 (Bukti P10);

11. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dalam rangka melaksanakan rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 Oktober 2009 (Bukti

P11);

12. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman harian bagi keperluan tamu Pimpinan, Anggota & Sekretariat

DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 Oktober 2009

(Bukti P12);

13. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman harian keperluan Tamu Anggota & Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 November 2009 (Bukti P13);

14. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Makanan dan

Minuman dan Snack dalam rangka Sidang Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009, tanggal 23 Desember 2009

(Bukti P14);

15. Kuitansi dan SPJ Pembayaran Uang Biaya Belanja Pengadaan

Makanan dan Minuman dalam rangka lembur penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun, tanggal 30 Desember 2009 (Bukti P15);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,

P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15 tersebut di atas, maka Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengadili dan

menghukum seseorang yang tidak bersalah karena yang bersangkutan, yaitu

Dwi Susilawati sesungguhnya dari awal dapat mempertanggungjawabkan uang

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dituduhkan

kepadanya;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas, maka jelas

terlihat dan secara terang benderang uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan Dwi Susilawati sesuai dengan

peruntukannya. Tidak ada sedikitpun dari uang tersebut dinikmati oleh Dwi

Susilawati atau oleh orang lain atau suatu korporasi. Uang dibayarkan kepada

rumah makan adalah merupakan tagihan makan dan minum dari kegiatan

sidang/rapat anggota DPRD Kabupaten Kampar tersebut adalah merupakan

hak dari Rumah Makan Selera A. Yani, bukan merupakan keuntungan atau

bukan merupakan memperkaya diri yang bersangkutan (orang lain);

Bahwa Hakim dalam putusannya mendasarkan pada Pasal 2 Ayat (1)

juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dengan uraian kami di atas dan dengan bukti-bukti yang ada yang

merupakan bukti-bukti baru atau keadaan baru maka unsur memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dengan sah dan

meyakinkan;

Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, maka pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari

Pasal tersebut;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, mengakibatkan Dwi

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara

selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum Terdakwa dengan

membayar uang pengganti Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon

Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas. Alangkah ironisnya

seseorang dihukum dengan pertimbangan yang salah dan tidak benar. Putusan

tersebut sangatlah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan sangat

bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan

kembali Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon pada dasarnya

Pemohon tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan

Terdakwa / Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, karena

Pemohon berpendapat dirinya tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan

tersebut dengan alasan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) telah dipergunakan Pemohon sesuai dengan peruntukannya.

Terdakwa mengajukan alat bukti yang menurut Pemohon adalah novum berupa

dokumen-dokumen pendukung pertanggungjawaban terhadap uang sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau dokumen SPJ, yaitu:

(1) Kuitansi dan SPJ pembayaran uang biaya belanja makanan dan minuman

dalam rangka Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2009 (bukti P1), dan (2) Kuitansi dan SPJ

Pembayaran uang biaya belanja makan dan minum dalam rangka Sidang

Pembahasan Ranperda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 (bukti P2)

sampai dengan (bukti P 15) Kuitansi dan SPJ pembayaran uang biaya belanja

pengadaan makan dan minum dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun. Terdakwa berpendapat bahwa sekiranya dokumen novum berupa

surat-surat bertanda PK-1 sampai dengan bukti PK-15 tersebut ada pada saat

pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Terdakwa

akan dinyatakan tidak terbukti bersalah, sehingga permohonan Pemohon

didasarkan pada adanya Novum bertanda PK-1 sampai dengan bukti PK-15,

dan terdapat kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata dalam putusan

Hakim;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan permohonan peninjauan kembali Pemohon

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti pertanggunganjawaban

penggunaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

yang disebut Pemohon sebagai novum, yaitu bukti PK-1 sampai dengan PK-15

yang menurut Pemohon sebelumnya disimpan oleh Asmidar adalah tidak

terbukti sebagai bukti baru, karena setelah diteliti dan dianalisa materi dan

substansi bukti PK-1 sampai dengan PK-15 tersebut ternyata sudah pernah

diajukan/dikemukakan dan telah dianalisa serta dipertimbangkan dalam

pemeriksaan Judex Facti, sehingga bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-15

tersebut tidak bersifat novum atau tidak terdapat adanya keadaan baru yang

bersifat “menentukan”. Lagipula putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang

dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum, karena

unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dari

alat-alat bukti yang sah menurut hukum telah dipertimbangkan dengan baik dan

benar, dengan penilaian serta analisa hukum atas fakta hukum berdasar teori

dan kaedah hukum pembuktian dalam hukum pidana, serta tidak ditemukan

adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex

Facti tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengubah atau

membatalkan putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa mencairkan

dana hanya dengan alasan Sdr. Asmidar selaku bendahara tidak sedang

berada di tempat. Sekalipun dana yang dicairkan Terdakwa tersebut

digunakan untuk kepentingan dan kegiatan kesekretariatan DPRD

Kabupaten Kampar misalnya biaya makan minum (bukti novum P.1 sampai

dengan P.15), membayar gaji cleaning servis, gaji Satpam. Hal ini tidak

dapat dijadikan dasar menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa

sebab proses pencairan dana dilakukan secara tidak sah dan tidak benar

dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak

dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga

pertanggungjawabannya pun tidak didukung dengan bukti yang sah;

2. Bahwa secara aturan sesungguhnya Terdakwa tidak berhak dan

tidak berwenang mencairkan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

sekalipun dengan KTP Terdakwa, karena setiap pengeluaran harus melalui

Bendaharawan, Sdr. Asmidar, sedangkan posisi Terdakwa hanya pembantu

bendahara;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan

hukum, apalagi pada waktu Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Sdr. Nursal

dengan alasan KTP Terdakwa sudah tidak berlaku. Tidak dapat dibenarkan

alasan Terdakwa mencairkan karena ada keadaan mendesak sebab pada

waktu dana dicairkan tidak terdapat keadaan darurat yang mendorong

dilakukannya pencairan dana, misalnya kebakaran, gempa bumi atau banjir

yang membutuhkan langka atau gerak cepat untuk mengatasinya;

4. Bahwa dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan cek Bendaharawan

DPRD Kabupaten Kampar, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin

atau suruhan Bendaharawan (Asmidar) dan ataupun Kuasa Pengguna

Anggaran (Junaidah), sesuai fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan pencairan cek tersebut menggunakan nama orang lain, yaitu

Nursal yang disuruh oleh Terdakwa;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pembantu Bendaharawan

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar menandatangani cek dengan

nilai nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

atas nama Sdr. Asmidar sehingga terjadi keterangan dan penandatanganan

cek yang tidak benar bertentangan dengan aturan dan merupakan

perbuatan melawan hukum, yaitu terdapat pencairan uang kas di Sekretariat

DPRD Kabupaten Kampar oleh orang yang tidak berhak dan tidak

berwenang, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan

daerah/negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah);

6. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat

(1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon /

Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak

termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan huruf c Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian

berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana KUHAP permohonan peninjauan kembali dari

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan

yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali / Terpidana DWI SUSILAWATI tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap

berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk

membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di

Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 5 April 2017 oleh Prof. Dr. Surya

Jaya, S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai

Anggota dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda

Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terpidana.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/2016

SILAHKAN DI ANALISIS PUTUSAN KASASI DITAS, DARI PUTUSAN KASASI DI ATAS, APA ALASAN HAKIM PADA TINGKAT KASISI MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI?